Heboh Isu Coach Mentoring Poligami, Sudah Adakah Aturan tentang Poligami di Indonesia?

BAGIKAN:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

“Viralnya mentoring poligami di media sosial membuat seluruh kalangan masyarakat bertanya akan payung hukum atas pernikahan poligami di Indonesia.”

Fenomena mentoring poligami bukan lagi hanya bagi kelompok pemuka agama. Kini, kalangan masyarakat diajak untuk melakukan poligami oleh yang mengklaim dirinya sebagai coach poligami, Hafidhin.

Indonesia mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam aturan tersebut mengatur pengaturan maupun prinsip pernikahan/perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Hal ini menandakan bahwa Indonesia menganut prinsip monogami yang menurut KBBI bahwa sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Tak luput dari monogami, UU Perkawinan mengakui poligami dengan syarat ada perizinan oleh pengadilan dan persetujuan dari istri serta pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 UU Perkawinan).

Menurut KBBI, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pernikahan poligami di Indonesia eksis sejak direvisinya UU Perkawinan. 

Pun hal ini tidak terlepas dari berbagai konflik. Mulai dari perceraian karena poligami hingga kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun adanya perubahan batasan umur suami-istri dalam menikah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi perlindungan pasti bagi pernikahan dibawah umur dengan syarat tertentu.

Mengutip dari Narasi via YouTube, coach Hafidhin tidak mengindahkan perizinan atas keputusannya berpoligami. Hal ini berkontradiksi dengan persyaratan yang ditempuh oleh keluarga dalam melakukan poligami. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, terdapat syarat yang dipenuhi dalam rangka mendapatkan perizinan pengadilan atas poligami meliputi persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan keluarganya, dan adanya jaminan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam hal permohonan dikabulkan oleh Pengadilan, barulah dapat dilangsungkan pernikahan. Dengan demikian, pengadilan hanya dapat memberi izin kepada suami yang hendak melakukan poligami apabila sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yakni:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ingin belajar hukum lebih jauh? Yuk belajar bersama para ahlinya di Smartlegal Academy. Belajar Hukum Jadi Mudah.

Baca artikel kami lainnya seputar hukum melalui tautan berikut SmartLegal Academy Blog

Author: Ulfah Fadilah

TERBARU

SLA Instagram Follow Image
SLA Mentor Program
Instagram
Program
previous arrow
next arrow