Sering Terganggu Karena Penawaran Telemarketing? Yuk Simak Pengaturan Hukumnya!

BAGIKAN:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
social media, social, marketing-5187243.jpg

Penawaran kepada masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi dapat dilakukan dengan persetujuan konsumen”

Pernahkah Anda merasa terganggu oleh telemarketer yang menelepon melalui nomor pribadi sehingga Anda merasa terganggu? Sebenarnya ada ga sih hukum yang mengatur tentang telemarketing tersebut? Jika merasa dirugikan oleh pihak telemarketing, bisakah kita mengadu? Simak artikel berikut ya!

Harry T. Yani Achsan dalam bukunya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Telemarketing (hal.13) memberi penjelasan bahwa telemarketing merupakan salah satu media yang digunakan dalam penerapan pemasaran langsung (Direct Marketing) melalui penggunaan telepon dan pusat layanan telepon (call center) yang dikombinasikan dengan sumber daya manusia untuk menarik calon pelanggan dengan tujuan meningkatkan pelayanan penjualan, mencari laba dengan cara profesional.

Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (“SEOJK 12/2014”) yang memang tidak spesifik membahas mengenai telemarketing, tetapi memuat beberapa prosedur penawaran produk dan layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) melalui berbagai media, termasuk telepon.

Berdasarkan Bagian V angka 4 SEOJK 12/2014, PUJK, dalam hal penyampaian informasi melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, text message, email, dan yang dapat dipersamakan dengan itu) atau kunjungan langsung harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

  1. Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen;
  2. Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK; dan
  3. Dalam hal PUJK menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon:
  4. PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara;
  5. Jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Konsumen dan PUJK di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen; dan
  6. Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen.

Jadi, jika seorang dari pihak PUJK menawarkan produk atau jasa keuangan dengan cara menyampaikan informasi melalui media telepon, maka ia harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SEOJK 12/2014, seperti antara lain etika waktu yang diperbolehkan untuk berkomunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.

Selain itu, berdasarkan Bagian VII SEOJK 12/2014 apabila PUJK menggunakan pihak ketiga dalam hal memasarkan produk dan/atau layanannya terdapat juga aturannya sebagai berikut

  1. PUJK wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUJK, misalnya dalam hal memasarkan produk dan/atau layanan PUJK.
  2. Pihak ketiga yang melakukan pemasaran wajib menyampaikan semua informasi dan data yang termuat dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada bab VI angka 4 SEOJK 12/2014.
  3. Pihak ketiga yang melakukan pemasaran wajib menyampaikan informasi dan data secara sederhana, sesuai dengan fakta, tidak mengandung unsur kebohongan/penipuan, dapat dimengerti oleh konsumen dan tidak menimbulkan multitafsir.

Jika dalam menyampaikan informasi seputar produk dan/atau layanan jasa keuangan ini PUJK melanggar ketentuan waktu komunikasi yang ditentukan yaitu dilakukan tanpa persetujuan/permintaan konsumen/calon konsumen, atau ketentuan waktu pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat tanpa ada persetujuan/permintaan calon konsumen/konsumen, Anda dapat menyampaikan pengaduan tentang hal ini kepada OJK (Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“POJK 31/2020”)) dengan dilengkapi dokumen dan informasi minimal sebagai berikut: (Pasal 19 ayat (2) POJK 31/2020)

  1. Identitas konsumen dan/atau masyarakat;
  2. Alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat surat elektronik (email); dan
  3. Materi atau deskripsi pengaduan terindikasi pelanggaran.

PUJK wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 22 ayat (2) POJK 31/2020) jika tidak dilaksanakan maka PUJK dapat dikenakan sanksi administratif  (Pasal 24 ayat (1) POJK 31/2020) berupa:

  1.       Peringatan atau teguran tertulis;
  2.       Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  3.       Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  4.       Pembekuan kegiatan usaha.

Ingin belajar hukum dengan materi menarik lainnya? Yuk belajar bersama para ahlinya di Smartlegal Academy. Belajar Hukum Jadi Mudah

Baca artikel kami lainnya seputar hukum melalui tautan berikut SmartLegal Academy Blog

Author: Sekar Dewi Rachmawati

TERBARU

SLA Instagram Follow Image
SLA Mentor Program
Instagram
Program
previous arrow
next arrow