Yuk! Pahami Hak Reklame Debitur dalam Kepailitan

BAGIKAN:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

“Hak reklame di dalam kepailitan diatur pada Pasal 230-239 KUHD”

Di dalam mempelajari bab kepailitan, tentunya tidak lepas dengan istilah reklame. Reklame tidak dijelaskan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004).

Namun, secara tersirat di dalam Pasal 56 ayat (1) UU 37/2004 dijelaskan bahwa kreditor dan hak pihak ketiga memiliki hak eksekusi untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit.

Baca juga: Perusahaan Terancam Pailit? Ketahui Dulu Unsur-Unsurnya! 

Istilah “reklame” memiliki arti yaitu menuntut kembali. Reklame di dalam Bahasa Inggris disebut dengan reclaim. Hak reklame terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Kebendaan Bab Kesembilan Belas tentang Piutang-Piutang yang Diistimewakan dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Hak Reklame

Hak reklame adalah hak yang diberikan kepada penjual untuk menuntut pengembalian barang jualan yang masih ada di tangan pembeli (Pasal 1145 KUHPer).

Hak ini diberikan kepada pihak penjual yang mengadakan perjanjian jual beli mengenai barang bergerak dan penjual telah menyerahkan benda dan menjamin keamanan benda itu dari gugatan pihak ketiga serta menjamin tidak adanya cacat tersembunyi (Ummy Kalsum, buku “Pengantar Hukum Bisnis”, hlm. 31).

Hak reklame sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu (Muchamad Taufiq, buku “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, hlm. 34):

  1. Hak reklame di luar kepailitan diatur pada Pasal 1145, 1146, 1146a KUHPer
  2. Hak reklame di dalam kepailitan diatur pada Pasal 230-239 KUHD

Para Pihak

Hak reklame berkaitan dengan perjanjian jual beli, sehingga para pihak yang terlibat antara lain terdiri dari penjual dan pembeli.

Berikut kewajiban utama dari para pihak (Muchamad Taufiq, buku “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, hlm. 34):

  • Penjual
  • Menyerahkan benda
  • Menjamin keamanan benda dari gugatan pihak ketiga serta menjamin tidak adanya cacat tersembunyi
  • Pembeli
  • Membayar harga benda yang dibeli (Pasal 1513 KUHPer)

Syarat-syarat

Perlu diketahui bahwa syarat-syarat untuk melancarkan hak reklame dalam KUHD adalah lebih longgar bila dibandingkan dengan syarat-syarat dalam Pasal 1145 KUHPer, yaitu (Raden Subekti, buku “Aneka Perjanjian”, hlm. 33):

  1. Jual beli tidak selalu jual beli tunai, tetapi jual beli kredit juga diperbolehkan
  2. Penuntutan kembali dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 hari. Yang mana lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1145 KUHPer yaitu 30 hari.
  3. Tuntutan reklame masih boleh dilancarkan walaupun barangnya sudah berada ditangan orang lain.

Pelaksanaan Hak Reklame

Pelaksanaan hak reklame di dalam kepailitan harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana berikut (Purwosutjipto, H.M.N. buku “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia”, hlm.147):

  1. Pelaksanaan hak reklame tidak dapat dilakukan, bila pembeli telah mengakseptir surat wesel atau surat berharga lainnya dengan jumlah yang sama dengan harga benda yang telah diterima itu.
  2. Pelaksanaan hak reklame tidak dapat dilaksanakan, bila pembeli asli telah menjual lagi benda yang dibeli nya itu kepada orang lain yang jujur (Pasal 238 ayat 3 KUHD).
  3. Pasal 238 ayat 1 KUHD khusus mengatur mengenai penjualan lagi dari benda yang sedang dalam perjalanan untuk diangkut, dengan cara menyerahkan faktur, konosemen atau surat muatan kepada pembeli baru yang jujur.

Ingin belajar hukum dengan materi menarik langsung dengan ahlinya? Yuk belajar bareng di Smartlegal Academy. Belajar Hukum Jadi Mudah

Baca artikel kami lainnya seputar hukum melalui tautan berikut SmartLegal Academy Blog

Author: Intan Faradiba Ayrin

TERBARU

SLA Instagram Follow Image
SLA Mentor Program
Instagram
Program
previous arrow
next arrow