Yuk! Pahami Penerapan Asas Going Concern dalam Hukum Kepailitan

BAGIKAN:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
entrepreneur, idea, competence-1340649.jpg

“Ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan”

Di dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), tentunya tidak lepas dari pelaksanaan asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Salah satu asas yang termuat di dalam penjelasan umum UU 37/2004 yaitu asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha tidak dijelaskan secara rinci namun secara umum dinyatakan sebagai ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

Asas kelangsungan usaha ini juga sering disebut dengan istilah Going Concern. Pengertian konsep going concern menurut Elyta Ras Ginting adalah suatu istilah yang biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan (financial statement) suatu perusahaan (entity) yang dibuat oleh akuntan publik secara profesional, dalam hal praktek bisnis going concern digunakan untuk parameter dalam memperkirakan kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu (Elyta Ras Ginting, dalam buku “Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor”, hlm.184-185).

Saat ini penormaan asas kelangsungan usaha dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia disebutkan sebagai dasar dari pengaturan hukum kepailitan Indonesia. Pengaturan asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan sebagai upaya perwujudan asas keadilan bagi semua pihak (Adrian Sutedi, dalam buku “Hukum Kepailitan”, hlm. 9).

Penormaan Going Concern dalam UU 37/2004

Dalam Pasal 104 UU 37/2004, berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 

Namun, apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha tersebut. Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 ini adalah dalam konteks setelah penjatuhan putusan pailit.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 179 ayat (1) UU 37/2004, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan. 

Usul untuk melanjutkan perusahaan, wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 180 ayat (1) UU 37/2004).

Namun, apabila ternyata kelangsungan usaha tersebut merugikan harta pailit, maka kurator atau kreditor dapat mengusulkan kepada hakim pengawas agar usaha tersebut dihentikan (Elyta Ras Ginting, dalam buku “Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor”, hlm.189). Hal ini selaras dengan Pasal 183 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.

Ingin belajar Hukum Kepailitan lebih rinci? Yuk belajar bareng ahlinya di Smartlegal Academy. Belajar Hukum Jadi Mudah

Baca artikel kami lainnya seputar hukum melalui tautan berikut SmartLegal Academy Blog

Author: Intan Faradiba Ayrin

TERBARU

SLA Instagram Follow Image
SLA Mentor Program
Instagram
Program
previous arrow
next arrow